Republika Nalar

Otopsi Nalar Publik Indonesia
Sepanjang pengamatan dan analisis saya, persoalan mendasar yang merundung bangsa ini bukanlah sekadar korupsi, infrastruktur yang mangkrak, atau polarisasi politik. Itu semua hanya gejala. Penyakit yang sesungguhnya, sebuah penyakit kronis yang telah menggerogoti kita selama ratusan warsa, terletak pada fondasi berpikir kita. Nalar publik kita, cara kita sebagai kolektif memproses realitas, nyatanya dibangun di atas arsitektur kepatuhan yang dirancang untuk melumpuhkan dialektika.

Kita hidup dalam sebuah paradoks. Kita mengklaim diri sebagai bangsa yang religius dan berbudaya luhur, namun praktik sosial kita seringkali menafikan etika dan empati. Kita memegang gawai digital paling mutakhir, namun logika kita dalam merespons informasi seringkali masih setara dengan logika nalar magis abad pertengahan.

Fenomena ini bukan kebetulan. Ini merupakan warisan. Untuk memahaminya, kita tidak bisa hanya melihat permukaan. Kita harus melakukan otopsi sejarah, membongkar lapisan-lapisan kekerasan, baik fisik maupun intelektual, yang membentuk kita.

Substrat Feodal dan Logika 'Sabda'

Akar terdalam dari nalar kita dapat kita telusuri pada feodalisme. Jauh sebelum sepatu lars tentara Eropa menginjak tanah ini, struktur masyarakat kita telah ditempa oleh sebuah sistem yang tidak menghargai pertanyaan. Feodalisme, dalam konteks Nusantara, bukan sekadar sistem politik atau kepemilikan tanah. Kita mesti memahaminya sebagai sebuah kosmologi, sebuah cara pandang dunia yang paripurna.

Dalam sistem ini, kekuasaan tidak mengalir dari konsensus atau kontrak sosial. Kekuasaan itu menetes dari langit. Raja, Gusti, atau Sultan bukanlah administrator publik. Mereka diposisikan sebagai wakil dewata, bayangan Tuhan di muka bumi. Sabda atau ucapan mereka adalah hukum. Konsep "kebenaran" tidak dicapai melalui perdebatan atau verifikasi material. Kebenaran dicapai melalui kesetiaan pada titah.

Logika ini meresap ke dalam segala hal, bahkan ke dalam bahasa. Struktur bahasa di banyak suku kita, ambil contoh undak-usuk dalam bahasa Jawa atau tingkatan bahasa di Sunda dan Bali, mewujud sebagai penjelmaan linguistik dari hierarki yang kaku. Bahasa menjadi alat untuk menegaskan status, bukan untuk bertukar gagasan secara setara. Anda tidak berdebat dengan atasan. Anda matur (menyampaikan laporan) atau ndawuh (menerima perintah).

Struktur patron-klien, yang hari ini kita keluhkan sebagai biang keladi nepotisme, merupakan wujud material dari logika feodal ini. Kesetiaan personal kepada seorang patron jauh lebih berharga daripada kompetensi objektif. Nalar publik kita ditempa untuk mencari perlindungan, bukan untuk mencari kebenaran.

Kolonialisme dan Pelembagaan Rasa Minder

Kesalahan analisis yang fatal adalah menganggap kolonialisme Barat datang membawa "Pencerahan" dan menghancurkan feodalisme yang jumud. Yang terjadi justru kebalikannya. Kolonialisme, baik itu VOC maupun Kerajaan Belanda, menjelma menjadi parasit yang cerdik. Ia tidak membunuh inangnya. Ia justru berkolaborasi dan memperkuatnya.

Belanda memerintah melalui apa yang mereka sebut Inlandsche Bestuur, atau pemerintahan pribumi. Para bupati, demang, dan bangsawan lokal dipertahankan, bahkan diberi sedikit kemewahan, selama mereka bersedia menjadi mandor. Mereka menjadi kaki tangan untuk memeras surplus agraria dari rakyatnya sendiri.

Apa dampaknya terhadap nalar kita? Logika feodal "tunduk pada atasan" tidak hilang. Logika itu justru dilembagakan dalam birokrasi kolonial yang dingin, rasialis, dan sangat efisien. Kepatuhan kini memiliki dua wajah. Tunduk pada Gusti pribumi, dan tunduk pada Tuan Belanda.

Lalu datanglah Politik Etis. Sepintas, ini tampak seperti sebuah kemajuan. Sekolah-sekolah didirikan. Namun, kita harus membacanya secara dialektis. Pendidikan ini tidak dirancang untuk membebaskan nalar bumiputera. Pendidikan ini dirancang untuk menciptakan kelas priyayi baru. Mereka dibutuhkan sebagai juru tulis, mantri, dan administrator rendahan yang terampil secara teknis namun terputus total dari akar budayanya.

Proses tersebut merupakan pelembagaan pembantaian ilmu pengetahuan lokal, seperti yang disinggung oleh para sosiolog kritis. Pengetahuan leluhur yang berbasis lisan, yang ribuan tahun teruji oleh alam, tiba-tiba dicap sebagai "klenik," "takhayul," dan "tidak ilmiah." Yang "ilmiah" hanyalah apa yang tertulis dalam buku-buku teks berbahasa Belanda.

Di sinilah bibit rasa minder (inferiority complex) kolektif itu ditanam. Kita diajari untuk malu pada diri kita sendiri. Nalar kita dikalibrasi ulang. "Barat" adalah tolok ukur kemajuan, modernitas, dan rasionalitas. "Timur" (diri kita sendiri) adalah keterbelakangan. Warisan ini beracun dan masih kita teguk hingga hari ini.

Genosida Epistemologis 1965 dan Pelanggengan Irasionalitas

Harapan sempat merekah di awal kemerdekaan. Ada sebuah upaya heroik dari para pendiri bangsa untuk membangun nalar baru. Sebuah nalar yang egaliter, merdeka, materialis, dan percaya diri. Diskursus publik diisi oleh perdebatan ideologi yang sengit antara kaum nasionalis, sosialis, dan agamis. Rakyat tidak takut pada gagasan.

Lalu, sejarah berbelok dalam genangan darah.

Peristiwa 1965 harus dibaca bukan hanya sebagai pembantaian fisik terhadap ratusan ribu, bahkan jutaan, manusia. Peristiwa itu harus kita pahami, pertama dan terutama, sebagai sebuah pembantaian epistemologis. Sebuah genosida atas nalar kritis.

Orde Baru, rezim yang lahir dari darah itu, memahami betul bahwa kekuasaan yang langgeng tidak bisa hanya ditopang oleh laras senjata. Kekuasaan itu harus ditopang oleh pelumpuhan pikiran.

Langkah mereka jelas. Mereka melakukan depolitisasi total. Konsep "Massa Mengambang" mewujud sebagai strategi brilian untuk mencabut rakyat dari kesadaran politiknya. Politik, ideologi, dan pemikiran kritis dicap sebagai sesuatu yang "kotor," "mengganggu stabilitas," dan "berbahaya." Rakyat didorong untuk fokus bekerja dan menyerahkan urusan berpikir kepada "Bapak". Ini menjadi gema sempurna dari logika feodal, kini dalam balutan seragam militer.

Langkah berikutnya berupa falsifikasi sejarah. Kurikulum pendidikan ditulis ulang. Sejarah pemberontakan, sejarah perlawanan kelas, sejarah pemikiran kiri, semuanya dihapus atau didistorsi habis-habisan. Buku-buku dibakar dan dilarang. Pramoedya Ananta Toer tidak dipenjara hanya karena fisiknya. Ia dipenjara karena nalarnya yang merdeka dianggap lebih berbahaya dari seribu bedil.

Langkah ketiga, yang paling jarang dibahas, menjelma menjadi pelanggengan irasionalitas. Orde Baru secara sadar membiarkan, bahkan mempromosikan, nalar magis. Mengapa? Jawabannya sangat materialistis. Rezim yang korup dan menindas lebih suka rakyatnya sibuk dengan klenik, takhayul, film horor, dan santet ketimbang menganalisis data anggaran negara. Rakyat yang takut pada pamali lebih mudah diatur daripada rakyat yang memahami hak-hak konstitusionalnya.

Rezim ini menciptakan masyarakat yang secara teknis mungkin bisa merakit pesawat. Namun, secara mental masyarakat itu masih percaya bahwa Nyi Roro Kidul adalah bagian dari aparatur negara. Irasionalitas menjadi katup pengaman sosial, sebuah pelarian dari penderitaan material yang nyata.

Banalitas Digital dan Vakum Nalar di Era Reformasi

Kita pun tiba di era Reformasi. Kran kebebasan dibuka. Sensor dicabut. Kita merayakannya. Namun, kita lupa satu hal. Reformasi memberi kita kebebasan berbicara, tetapi ia tidak mengembalikan nalar kritis yang telah dibantai dan dikubur selama 32 tahun.

Kita adalah masyarakat yang bebas, namun yatim piatu secara intelektual. Kita memasuki era digital global dalam kondisi vakum nalar.

Apa yang terjadi ketika sebuah masyarakat yang fondasi berpikirnya feodal, yang terjangkit rasa minder kolonial, dan yang sengaja didorong menjadi irasional, tiba-tiba diberi teknologi algoritma?

Bencana.

Teknologi digital tidak menciptakan kebodohan. Teknologi itu hanya mempercepat dan mengamplifikasinya. Logika feodal "mencari Gusti" bermutasi menjadi influencer worship dan kultus individu terhadap politisi. Logika patron-klien bermutasi menjadi buzzer politik dan politik uang digital. Logika irasional dan nalar magis Orde Baru menemukan habitat sempurnanya dalam cocoklogi, teori konspirasi, dan hoaks yang menyebar lebih cepat dari fakta.

Algoritma media sosial, yang dirancang untuk memaksimalkan engagement atau keterlibatan emosional, tidak peduli pada kebenaran. Algoritma itu peduli pada reaksi. Dan nalar kita yang tidak terlatih dalam dialektika, yang hanya terbiasa nrimo atau mengamuk, adalah santapan lezat bagi mesin ini.

Wajah Nalar Kita Hari Ini

Jadi, wajah nalar publik Indonesia hari ini dapat kita ibaratkan seperti monster Frankenstein. Sebuah wujud yang dijahit dari potongan-potongan busuk sejarah. Potongan itu berupa kepatuhan buta warisan feodalisme. Ditambah lagi rasa minder kronis warisan kolonialisme. Dijahit pula dengan ketakutan kolektif dan irasionalitas yang disengaja warisan Orde Baru. Dan akhirnya, semua itu dibungkus dalam banalitas digital yang hingar-bingar.

Kita adalah masyarakat yang reaktif, bukan reflektif. Kita mudah tersulut oleh simbol, seperti agama, bendera, atau ras. Tetapi kita buta total terhadap substansi, misalnya kebijakan publik, alokasi anggaran, dan keadilan agraria. Kita membenci "asing" karena nasionalisme sempit, namun di saat yang sama memuja apa pun yang datang dari "Barat" atau "Timur Tengah" karena rasa minder kita.

Tugas kita ke depan bukanlah sekadar "mencerdaskan kehidupan bangsa" dalam artian teknis-fungsional. Itu tidak cukup.

Tugas kita menjelma menjadi sebuah tugas revolusioner, yakni dekolonisasi pikiran. Kita harus berani melakukan otopsi atas cara berpikir kita sendiri. Kita harus belajar kembali untuk bertanya "mengapa?" Kita harus menghidupkan kembali dialektika, seni membenturkan gagasan, di ruang kelas, di warung kopi, dan di linimasa.

Kita harus berhenti mencari "Gusti" atau "Ratu Adil" yang akan menyelamatkan kita. Kita harus mulai menjadi warga negara yang materialis, yang membaca data, yang menuntut pertanggungjawaban, dan yang berani menelanjangi setiap pembodohan, dari mana pun asalnya. Ini satu-satunya jalan untuk keluar dari arsitektur kepatuhan yang telah memenjarakan kita terlalu lama.

Analisis ini bukanlah sebuah ratapan akademis atas sejarah yang telah berlalu. Ini bukan sekadar otopsi untuk menemukan siapa yang bersalah. Memahami akar masalah adalah langkah pertama, namun langkah yang paling menentukan adalah apa yang kita lakukan setelah kita paham.

Ini merupakan sebuah undangan. Sebuah panggilan untuk sebuah pekerjaan besar yang mendesak.

Utopia yang saya maksudkan bukanlah sebuah negeri dongeng di atas awan, di mana kemakmuran turun laksana hujan tanpa usaha. Utopia yang saya bicarakan adalah sebuah tatanan sosial yang sangat material, sangat mungkin untuk dibangun. Sebuah tatanan di mana setiap kebijakan publik lahir dari data yang jernih, bukan dari kepentingan segelintir elite. Sebuah tatanan di mana martabat manusia dihargai bukan karena darah atau hartanya, tapi karena kemanusiaannya. Sebuah tatanan di mana akal sehat tidak lagi hidup dalam ketakutan, dibayangi oleh represi negara atau teror massa yang irasional.

Solusi nyata untuk membangun ini tidak terletak pada pergantian rezim semata, atau menunggu datangnya seorang "Satrio Piningit" yang akan menyelesaikan semua masalah dengan sabda-nya. Itu adalah logika feodal yang harus kita buang ke keranjang sampah sejarah.

Solusi nyata itu ada di dalam diri kita. Solusinya adalah keberanian kolektif. Keberanian untuk berpikir secara mandiri. Keberanian untuk menolak patuh secara buta. Keberanian untuk bertanya "mengapa?" pada setiap narasi yang disodorkan kepada kita, entah itu dari pemerintah, pemuka agama, ataupun algoritma digital.

Saya tidak menawarkan jalan yang mudah. Jalan ini terjal, penuh duri, dan menuntut kita untuk membongkar kenyamanan berpikir kita sendiri. Jauh lebih mudah untuk ikut-ikutan, untuk menyerahkan nalar kita pada orang lain. Namun, sejarah membuktikan, kepatuhan buta hanya melahirkan penindasan.

Mari kita jadikan ini sebagai prinsip bersama, sebuah adagium baru bagi gerakan zaman ini: Ratio contra Dogma Oboedientiae. Nalar melawan dogma kepatuhan.

Nalar kita adalah senjata kita satu-satunya untuk melawan pembodohan. Logika adalah suluh kita untuk menembus kegelapan takhayul dan propaganda. Dialektika adalah perkakas kita untuk membangun fondasi baru.

Mari kita mulai pekerjaan ini bersama-sama. Mulai dari lingkungan terkecil kita. Ajari anak-anak kita untuk bertanya, bukan hanya untuk menghafal. Bangun ruang diskusi yang setara, di mana gagasan diuji dengan gagasan, bukan dengan intimidasi. Tuntut transparansi dan akuntabilitas berbasis data, bukan berbasis pencitraan.

Kita harus berhenti menjadi "massa mengambang" yang terombang-ambing oleh sensasi. Kita harus menjelma menjadi subjek sejarah. Warga negara yang sadar, yang materialis, yang berdiri tegak karena nalarnya merdeka.

Mari kita bangun sebuah Republika Nalar. Sebuah Republik di mana akal sehat yang berpihak pada kemanusiaan akhirnya menjadi panglima tertinggi. Pekerjaan ini panjang, mungkin memakan beberapa generasi. Tapi kita harus memulainya hari ini.