Problematika Pedagogis Republik, Bagian II

Mari kita singkirkan sejenak narasi sentimental tentang "pahlawan tanpa tanda jasa". Romantisme itu, sepanjang pengamatan saya selama ini, seringkali berfungsi sebagai candu. Sebuah muslihat agar para pengajar guru, honorer, dosen menerima nasib mereka yang tertindas dengan lapang dada. Jika kita jujur membedah kondisi material mereka, gambaran yang muncul bukanlah kepahlawanan. Gambaran itu adalah kronik eksploitasi yang sistematis dan dirancang secara politik. Sosok pengajar, dari guru SD di pelosok hingga dosen di kota besar, adalah proletar intelektual yang paling terpasung di republik ini.

Persoalan paling fundamental yang merantai para pengajar kita bukanlah semata-mata ketidaktahuan mereka akan metode mengajar yang canggih. Persoalannya adalah penjinakan nalar melalui senjata birokrasi yang paling banal. Seorang guru, seorang pendidik, hari ini ditenggelamkan dalam lautan administrasi yang absurd. Mereka menghabiskan energi kreatif mereka bukan untuk bergulat dengan ide di ruang kelas, melainkan untuk mengisi tetek bengek borang, laporan RPP yang berlembar-lembar, silabus, dan perangkat akreditasi yang seringkali tidak menyentuh substansi pengajaran. Jelas sebuah strategi pelumpuhan yang sangat efektif. Nalar yang lelah oleh administrasi adalah nalar yang patuh, nalar yang tidak akan memberontak.

Di atas beban birokrasi yang menyesakkan itu, kita timpakan sebuah realitas material yang brutal: penghasilan yang tidak manusiawi. Kita bicara tentang guru-guru honorer yang dibayar ratusan ribu rupiah per bulan, upah yang jauh lebih rendah dari buruh pabrik yang anaknya mereka didik. Kita bicara tentang dosen muda yang terjerat dalam hierarki feodal kampus, yang gajinya habis hanya untuk biaya hidup yang kian mencekik. Apa yang terjadi ketika seorang pemikir, seorang pendidik, harus menghabiskan separuh otaknya untuk memikirkan cara membayar cicilan motor atau membeli beras? Dialektika mati di hadapan perut yang lapar. Mereka terpaksa mengambil kerja sambilan, mengajar di lima sekolah berbeda, menjadi sopir ojek, atau berjualan daring di sela-sela jam mengajar. Energi intelektual mereka habis di jalan, bukan di perpustakaan atau di ruang diskusi.

Dan di sinilah kita masuk ke dalam lingkaran politik yang lebih kelam. Secara teoretis, kaum tertindas akan berserikat. Mereka akan berjuang. Namun, apa yang kita saksikan? Organisasi yang seharusnya menjadi garda depan perjuangan mereka, sebut saja PGRI, dalam praktiknya seringkali menjelma menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Ia lebih mirip sebuah korps pegawai warisan Orde Baru ketimbang serikat buruh yang militan. Fungsinya berubah dari memperjuangkan nasib guru menjadi mengamankan kebijakan pemerintah. Suara-suara kritis dari bawah diredam, disalurkan ke dalam rapat-rapat seremonial yang hampa, dan akhirnya mati dalam kelelahan birokrasi organisasi itu sendiri. Guru dibiarkan berjuang sendiri-sendiri, terisolasi, dan mudah dipatahkan.

Puncak dari patologi ini kita saksikan di tempat yang seharusnya menjadi benteng nalar terakhir, yaitu universitas. Data-data lapangan yang saya kumpulkan, termasuk dari berbagai laporan mahasiswa yang masuk, menunjukkan sebuah pola yang seragam dan memuakkan. Ambil contoh sebuah kampus negeri yang katanya "merakyat". Gedung-gedungnya mangkrak, fasilitas laboratoriumnya usang. Namun, penerimaan mahasiswa baru terus digenjot gila-gilaan, melampaui kapasitas ruang dan nalar. Kelas-kelas membengkak hingga 50, bahkan 60 orang. Mahasiswa harus berebut ruangan dengan adik tingkatnya. Ke mana perginya uang kuliah (UKT) yang ditarik dari rakyat itu? Ini bukan lagi proses pendidikan. Namun industrialisasi ijazah. Kampus telah berubah menjadi pabrik yang mengejar setoran, dan mahasiswa adalah komoditasnya. Ada dugaan kuat, tentu saja, jalur-jalur non-akademis menjadi pelicin bagi yang berduit untuk masuk, menyingkirkan mereka yang mungkin lebih pantas secara nalar.

Dalam ekosistem yang rusak ini, dosen pun menjadi korban sekaligus celakanya penjaga sistem. Mereka kekurangan jumlah, terpaksa merangkap-rangkap mata kuliah yang seringkali bukan bidang keahlian utamanya. Waktu mereka habis untuk menambal sulam administrasi dan mengejar pangkat akademik yang birokratis. Dan ketika mahasiswa, satu-satunya elemen yang tersisa dengan nalar kritis, mencoba melakukan advokasi misalnya untuk transparansi anggaran atau rasionalisasi UKT, apa yang mereka hadapi? Tembok birokrasi yang tuli. Mereka dipaksa mengurus surat-menyurat yang tak jelas juntrungannya, seolah sengaja dirancang untuk melelahkan dan membuat mereka putus asa. Advokasi rasional tidak didengar, kecuali jika sudah membawa massa dalam jumlah besar. Bukti telak bahwa nalar telah dikalahkan oleh logika kekuasaan dan logika pasar.

Kita harus berhenti melihat semua ini sebagai masalah-masalah terpisah. Ini bukan "masalah gaji guru" ditambah "masalah fasilitas" ditambah "masalah birokrasi". Bukan. Namun satu desain politik yang utuh. Sebuah strategi pengekangan. Sistem ini, secara sadar atau tidak, membutuhkan sosok pengajar yang sibuk, lelah, miskin, dan terintimidasi. Mengapa? Karena guru yang sejahtera, merdeka secara finansial, dan punya banyak waktu untuk membaca dan berefleksi adalah guru yang berbahaya. Ia akan mulai berpikir. Ia akan mengajarkan muridnya untuk berpikir. Dan nalar kritis adalah musuh terbesar bagi tatanan feodal-birokratis yang korup dan banal. Penjinakan guru, dengan demikian, adalah syarat mutlak untuk melanggengkan pembodohan massal.

Kita lantas sampai pada pertanyaan pamungkas: mengapa kita harus bersusah payah membenahi kamar sempit bernama "guru" ini? Jika krisisnya begitu sistemik dan berurat-berakar pada politik kekuasaan, bukankah upaya ini akan sia-sia?

Jawabannya melampaui sentimen belas kasihan. Pendidikan, kita harus pahami ini, bukanlah sekadar satu sektor layanan publik—setara dengan infrastruktur jalan atau kesehatan. Pendidikan adalah kamar mesin peradaban. Ia adalah kawah candradimuka di mana nalar kolektif sebuah bangsa ditempa atau, sebaliknya, dilumpuhkan secara permanen. Semua krisis lain yang kita ratapi, baik itu korupsi politik yang merajalela, kerusakan ekologi yang brutal, atau banalitas budaya yang memuakkan, berhulu pada satu titik: krisis nalar. Dan nalar itu dibentuk, atau dihancurkan, pertama kali di ruang kelas oleh seorang pendidik.

Maka, solusi yang kita bicarakan tidak boleh lagi bersifat tambal sulam teknokratis. Menambah tunjangan di sini, atau memberi pelatihan digital di sana, sementara struktur penindasnya kita biarkan utuh, adalah kesia-siaan. Itu ibarat kita memberi cat baru pada sel penjara. Solusi yang rasional harus bersifat fundamental. Kita harus memanusiakan kembali para pendidik ini. Kita harus mengembalikan mereka dari status objek administrasi dan komoditas politik menjadi subjek intelektual yang merdeka.

Bagaimana cara memanusiakan mereka? Jawabannya sangat material dan masuk akal, tidak memerlukan teori yang muluk-muluk.

Pertama, dekomodifikasi kesejahteraan. Gaji yang layak, manusiawi, dan dibayar tepat waktu bukanlah "hadiah" atau "tunjangan kinerja". Gaji itu adalah hak asasi yang paling mendasar, sebuah prasyarat material agar seorang pendidik bisa fokus pada pekerjaannya, yakni berpikir dan memfasilitasi nalar. Kita harus membebaskan energi mental mereka dari paksaan mencari nafkah tambahan yang menghinakan. Ini harus menjadi tuntutan politik utama. Negara yang berdalih tidak punya anggaran untuk ini, sementara di saat yang sama menghamburkan triliunan untuk proyek-proyek mercusuar yang tak jelas urgensinya, adalah negara yang sedang berbohong kepada rakyatnya.

Kedua, pembakaran hutan birokrasi. Sebuah solusi yang rasional dan tidak membutuhkan biaya. Hentikan, potong, dan musnahkan setiap formulir, laporan, dan perangkat akreditasi yang tujuannya hanya untuk kontrol administratif, bukan untuk perbaikan substansi. Nalar seorang pendidik saat ini terkuras habis hanya untuk memuaskan syahwat birokrasi yang irasional. Kembalikan otonomi dan kepercayaan penuh kepada guru di ruang kelasnya. Biarkan mereka merancang pelajaran yang relevan dengan realitas murid mereka, bukan mengejar centang di borang akreditasi.

Ketiga, pembangunan kekuatan kolektif yang otentik. Para pengajar harus berhenti berharap pada organisasi-organisasi warisan rezim lama yang mandul dan terkooptasi oleh kekuasaan. Mereka harus membangun serikat-serikat pekerja intelektual yang sejati, yang tumbuh dari bawah. Sebuah wadah yang solid untuk memperjuangkan dua hal sekaligus: hak material (kesejahteraan) dan hak intelektual (kebebasan akademik). Tanpa daya tawar kolektif yang kuat, suara mereka akan selamanya dianggap sebagai keluhan individual yang mudah dipatahkan.

Keempat, yang menjadi jiwa dari semua ini, adalah restorasi ruang intelektual. Memanusiakan guru berarti memberi mereka dua hal yang telah lama dirampas oleh sistem: waktu dan rasa aman. Beri mereka waktu luang yang cukup untuk membaca buku selain buku teks. Beri mereka ruang yang aman untuk berdiskusi, berdebat, dan bahkan mengkritik kebijakan pendidikan tanpa takut dimutasi atau diintimidasi. Kampus-kampus pencetak guru (LPTK) harus dirombak total. Mereka harus berhenti mencetak operator kurikulum yang patuh, dan mulai melahirkan intelektual organik yang gelisah, berani, dan merdeka.

Sebuah pekerjaan besar yang melampaui kepentingan sektoral para guru itu sendiri. Pertarungan untuk menyelamatkan akal sehat kita sebagai sebuah bangsa. Sebuah bangsa yang membiarkan para pendidiknya hidup dalam kemiskinan material dan penindasan birokratis adalah sebuah bangsa yang sedang melakukan bunuh diri intelektual secara perlahan.

Kita tidak bisa menuntut nalar kritis tumbuh di ruang kelas, jika kita membiarkan para penjaga nalar itu hidup dalam rantai. Membebaskan guru adalah langkah pertama yang tidak bisa ditawar lagi untuk membebaskan masa depan republik ini.

Analisis yang saya bentangkan di hadapan Anda bukanlah sebuah abstraksi teoretis yang saya pungut dari buku-buku usang di perpustakaan.

Saya harus jujur, ini merupakan persoalan yang menusuk langsung ke jantung saya. Saya tumbuh besar dan ditempa di tengah-tengah mereka. Saya melihat dari dekat, di meja makan saya sendiri, bagaimana para pendidik guru, honorer, dan kaum pengajar dalam lingkar keluarga besar saya secara sistematis dilumpuhkan, bukan oleh kebodohan mereka, tapi oleh sistem yang merampas energi mereka.

Saya menyaksikan sendiri bagaimana nalar kritis mereka yang seharusnya menyala di kelas, justru padam karena terkuras habis oleh kecemasan memikirkan upah yang tak manusiawi dan tumpukan administrasi yang biadab.

Maka, pembedahan saya atas penindasan ini bukanlah sekadar analisis objektif seorang pengamat. Mungkin sebuah kesaksian. Kemarahan saya berakar pada realitas material yang saya hidupi. Di mana suatu perjuangan, untuk mengembalikan martabat mereka, yang pada akhirnya, merupakan perjuangan untuk nalar dan masa depan kita bersama.