Problematika Pedagogis Republik, Bagian III

Sampailah kita pada lapisan krisis yang paling subtil. Sebuah krisis yang tidak kasat mata, yang tidak terukur oleh angka akreditasi, dan tidak muncul dalam laporan birokrasi. Kita, sebagai sebuah kolektif sosial, bahkan tidak menyadari bahwa kita sedang menderita sebuah ketumpulan intelektual yang kronis. Kita sibuk meributkan gejala nilai ujian yang rendah, pengangguran lulusan yang membludak, atau banalitas di ruang publik, namun kita alpa melihat inti penyakitnya. Penyakit itu berupa kelumpuhan nalar kritis yang telah kita normalisasi sedemikian rupa, hingga kita menganggap kepatuhan sebagai kecerdasan dan hafalan sebagai pengetahuan.

Mengapa kita bisa begitu buta terhadap kondisi ini? Ironisnya, kebutaan ini terjadi justru ketika kita disibukkan oleh berbagai inovasi kurikulum. Lihat saja dokumen-dokumen kurikulum nasional kita, apapun namanya, entah itu K-13, Kurikulum Merdeka, atau apapun yang akan datang nanti. Di atas kertas, semuanya tampak luhur. Penuh dengan bahasa-bahasa teoritis yang memukau. Ada tujuan mulia untuk menciptakan manusia yang "berpikir kritis", "kreatif", "mandiri", dan ber-Pancasila. Substansinya di atas kertas terlihat baik.

Namun, dalam praktik material di ribuan ruang kelas, semua esensi luhur itu menguap. Yang tersisa hanyalah eksekusi teknis yang dingin dan pragmatis. Guru tidak didorong untuk menjiwai "filosofi" di balik kurikulum itu. Mereka didesak untuk menguasai "aplikasinya". Mereka tidak mengajar esensi dari berpikir kritis. Mereka sibuk mengajar cara mengisi centang pada rubrik penilaian "berpikir kritis". Kurikulum yang teoretisnya bagus itu direduksi menjadi sekadar ritual administratif. Tujuannya bukan lagi membebaskan nalar murid, melainkan untuk memuaskan laporan birokrasi dan audit pengawas. Tentu saja nilai-nilai itu tidak akan pernah tertanam dengan baik.

Kita tidak tahu bahwa produk dari sistem ini ketumpulan nalar itu sendiri, sebuah hal yang nyata dan eksis di tengah kita. Mengapa kita tidak tahu? Jawabannya sederhana namun menusuk. Karena para pendidik itu sendiri, guru dan dosen, merupakan produk dari sistem yang sama. Mereka adalah hasil cetakan dari subjektivitas dan gelembung sosial mereka masing-masing. Mereka lahir dari rahim masyarakat yang masih mendidik anak dengan dogma, yang lebih mengedepankan "pamali" atau "tabu budaya" ketimbang penjelasan rasional. Mereka dibesarkan dalam kultur yang melihat pertanyaan kritis sebagai bentuk "kurang ajar" atau "melawan takdir".

Maka, sebuah kontradiksi yang mustahil terjadi. Kita mengharapkan seseorang yang nalarnya sendiri mungkin belum sepenuhnya merdeka, untuk memimpin sebuah misi agung pembebasan nalar bagi generasi berikutnya. Ini tidak akan berhasil.

Solusi yang sejati tidak akan pernah datang lagi dari Jakarta dalam bentuk pergantian dokumen kurikulum. Solusi itu harus dimulai dari sebuah revolusi pedagogis yang fundamental, yang merambat dari bawah, langsung di metode pengajaran. Jelas sekali, kita harus berhenti mewariskan dogma. Kita harus mulai mengajarkan alasan. Saat seorang anak bertanya "mengapa kita tidak boleh melakukan X?", jawaban yang membebaskan bukanlah "karena itu pamali" atau "karena itu dosa". Jawaban yang membebaskan adalah penjelasan material, sosial, dan etis di baliknya. "Kita tidak melakukan X, karena jika kita melakukannya, sebuah konsekuensi logis yang akan merugikan diri kita atau orang lain, begini penjelasannya..."

Pendidikan tidak boleh menjadi pilar pemalasan. Sangat malas untuk sekadar menjawab "pokoknya begitu dari sananya". Jauh lebih sulit, namun jauh lebih mulia, untuk mencari alasan di balik setiap fenomena. Baik pendidik maupun terdidik harus saling mendorong keluar dari zona nyaman kemalasan berpikir ini. Seorang guru tidak boleh lagi menjadi dewa kecil di kelas yang titahnya adalah kebenaran mutlak. Ia harus menjadi fasilitator yang gelisah, yang mendorong muridnya untuk menggugat. Dan seorang murid harus didorong untuk berani bertanya, berani menyanggah dengan data, dan berani berdialektika.

Relasi antara pendidik dan terdidik harus dirombak dari logika feodal "guru-kawula" menjadi relasi "kawan berpikir". Seorang pendidik yang hebat tidak memberikan jawaban jadi; ia mengajukan pertanyaan yang lebih tajam. Seorang terdidik yang hebat tidak sekadar mencatat; ia berani membenturkan tesis gurunya dengan antitesis yang ia temukan.

Persoalan tak kasat mata inilah, lumpuhnya dialektika dan dominasi dogma di ruang kelas yang sesungguhnya menjadi krisis terbesar kita. Jauh lebih fundamental dari gedung yang mangkrak atau gaji yang tertunggak. Karena ia menyangkut perangkat lunak mental bangsa ini. Kita tidak akan pernah bisa membenahinya jika kita tidak berani mengurainya secara detail dan rinci. Pekerjaan ini harus dimulai dari unit terkecil: membongkar dogma dan kemalasan berpikir dari dalam kepala para pendidik kita sendiri.

Tentu saja, saya harus segera menambahkan sebuah kualifikasi penting di sini, agar analisis kita tetap jernih dan berkeadilan.

Ketika saya membedah ketumpulan nalar yang sistemik ini, saya sama sekali tidak sedang mengklaim bahwa setiap tenaga pendidik setiap guru, dosen, atau honorer telah mati nalar kritisnya. Itu adalah sebentuk generalisasi yang bodoh dan berbahaya.

Sepanjang pengamatan saya, saya justru sangat sering bertemu dengan individu-individu cemerlang di garis depan. Mereka adalah para pendidik yang gelisah, yang berjuang sendirian di ruang-ruang kelas yang terpencil, yang menolak untuk sekadar menjadi corong birokrasi. Mereka adalah orang-orang yang mengedepankan logika, yang memaksa murid-muridnya berdialektika, yang membawa realitas material ke dalam bahan ajar. Mereka adalah percikan api yang sesungguhnya.

Namun, kita harus jujur pada fakta material. Jumlah mereka masih terlampau sedikit. Mereka adalah anomali, bukan produk utama sistem. Mereka seringkali dianggap "awam" dalam urusan politik kampus atau birokrasi dinas. Mereka dianggap "aneh" atau "terlalu idealis" oleh rekan-rekan sejawat mereka yang sudah lebih dulu menyerah pada pragmatisme.

Mereka ada, mereka berjuang. Tetapi mereka berjuang melawan arus yang deras. Problematika dan persoalan yang kita bahas sebelumnya dari gaji yang menghinakan, administrasi yang menindas, hingga kultur feodal, mesin raksasa yang dirancang untuk memadamkan percikan api mereka. Energi mereka terkuras habis bukan hanya untuk mendidik, tetapi juga untuk bertahan hidup dan melawan kelumpuhan sistemik di sekitar mereka.

Maka, kritik saya tidak pernah tertuju pada individu-individu yang berani ini. Kritik saya tertuju pada arsitektur penindasan yang membuat nalar kritis menjadi sebuah kemewahan yang langka, alih-alih menjadi standar yang wajar bagi seorang pendidik.

Seluruh analisis yang telah kita urai dari arsitektur kepatuhan, kehampaan modern, hingga penjinakan nalar pendidik pada akhirnya bermuara pada satu tuntutan moral yang paling mendasar. Sebuah tuntutan yang mungkin terdengar sederhana, namun paling sulit untuk dipraktikkan.

Tuntutan itu adalah: kita harus berani berkata jujur.

Kejujuran yang saya maksud bukanlah sekadar tidak berdusta. Sebuah kejujuran intelektual yang radikal. Kita harus berani jujur pada diri kita sendiri, pada sejarah kita, dan bahkan pada budaya yang kita agung-agungkan. Kita terlalu lama hidup dalam euphemisme, dalam budaya "ewuh pakewuh" (sungkan) yang seringkali menjadi tameng untuk membiarkan kebobrokan. Kita diajari untuk tidak "membuka aib" sendiri, bahkan jika aib itu adalah sebuah kanker yang menggerogoti nalar kolektif.

Sebuah sisa-sisa terakhir dari logika feodal. Logika yang takut pada kritik, yang menyamakan kritik terhadap budaya dengan pengkhianatan terhadap leluhur. Omong kosong.

Jika di dalam budaya kita, di dalam tradisi yang kita banggakan, masih tersimpan warisan-warisan yang meninabobokan nalar, yang mengajarkan kepatuhan buta, yang melanggengkan takhayul, atau yang merendahkan martabat manusia, maka kita harus punya keberanian baja untuk menunjukknya. Kita harus berani berkata: "Sebuah kecacatan!"

Kita harus berhenti menjadi bangsa yang sibuk memoles topeng, sementara wajah di baliknya penuh luka borok. Kejujuran intelektual inilah suatu keberanian untuk mengakui kelemahan material kita yang menjadi syarat mutlak bagi pembebasan.

Persoalan-persoalan akut yang merundung republik ini, dari korupsi yang sistemik hingga ketimpangan yang brutal, tidak akan pernah bisa ditumpas jika kita tidak terlebih dahulu menumpas kemunafikan dan kemalasan berpikir dalam diri kita sendiri. Jangan lagi serahkan nasib bangsa ini pada "para ahli" atau "para pemimpin" yang telah terbukti gagal. Kedaulatan akal budi harus kita rebut kembali, dimulai dari diri kita sendiri.

Mari kita bersama-sama, dengan nalar yang merdeka dan kejujuran yang tanpa kompromi, menumpas setiap lapis problematika yang telah membelenggu republik ini terlalu lama. Pekerjaan ini dimulai sekarang.

Sekarang, untuk apa semua analisis ini jika tidak bermuara pada satu tindakan nyata? Kita terlalu lama menjadi bangsa pengeluh, bangsa yang meratapi nasib. Para Pendiri Bangsa ini Soekarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, dan tentu saja Ki Hajar Dewantara mereka bukan sekadar pemimpi. Mereka adalah praktisi nalar kritis, logika, dan empati yang radikal.

Mereka mewariskan kita sebuah senjata yang sayangnya kini kita jadikan pajangan slogan semata: Tut Wuri Handayani.

Mari kita bedah filosofi ini dengan jujur, dengan kacamata materialis. Tut Wuri Handayani di belakang memberi dorongan adalah konsep pedagogi yang paling revolusioner. Antitesis mutlak dari logika feodal yang kita warisi. Feodalisme dan kolonialisme memerintahkan kita untuk "menggiring dari depan", memaksa, dan menyeret. Pendidikan "gaya bank" ala Freire memerintahkan kita untuk "menyuapi" dari depan dengan dogma.

Ki Hajar Dewantara, dengan kecerdasannya, membalik itu semua. Tut Wuri Handayani adalah sebuah filosofi yang berlandaskan kepercayaan tertinggi pada potensi nalar si anak didik. Filosofi ini menuntut seorang pendidik untuk berhenti menjadi diktator kecil di depan kelas. Ia menuntut kita untuk mundur selangkah, membiarkan si anak berjalan, dan tugas kita adalah mendorong dari belakang ketika ia ragu, menangkapnya ketika ia jatuh, dan memberinya perkakas nalar agar ia bisa bangkit dan berjalan kembali dengan kakinya sendiri.

Perwujudan empati yang paling luhur, yang dipadukan dengan logika yang paling tajam.

Tan Malaka menulis Madilog bukan untuk dihafal, tapi untuk digunakan sebagai pisau bedah logika, untuk memberantas takhayul dan nalar magis yang membelenggu rakyat. Para pendiri bangsa berdebat sengit di BPUPKI bukan dengan sentimen, tapi dengan benturan nalar yang keras demi menemukan sintesis terbaik. Mereka adalah praktisi nalar kritis!

Maka, kampanye kita hari ini adalah sebuah panggilan untuk kembali ke akar filosofis itu.

Bagi setiap pendidik, guru, dan dosen berhentilah menjadi mandor kurikulum. Jadilah seorang Tut Wuri Handayani. Beranikan diri Anda untuk tidak memberikan jawaban jadi. Lemparkan pertanyaan yang gelisah. Dorong murid Anda untuk meragukan Anda, meragukan buku teks, meragukan apa yang mereka lihat di gawai. Beri mereka kekuatan nalar logis dan keberanian etis.

Bagi kita semua, sebagai warga republik berhentilah menunggu sabda dari atas. Berhentilah mencari "Gusti" atau "Bapak" yang akan menyelesaikan masalah kita. Nalar kritis dan empati harus menjadi praktik sehari-hari. Mulailah di meja makan, di warung kopi, di linimasa. Dorong sesama kita untuk berpikir, untuk bertanya "mengapa?", untuk menuntut data, dan untuk merasakan penderitaan sesama sebagai penderitaan kita sendiri.

Inilah revolusi yang sesungguhnya. Bukan sekadar mengganti rezim, tapi mengganti cara kita berpikir. Merebut kembali Madilog sebagai perkakas, dan menghidupkan Tut Wuri Handayani sebagai metode.

Mari kita wujudkan impian para pendiri bangsa sebuah Republik yang merdeka seratus persen, karena nalarnya telah merdeka.