Kesemuan Legitimasi

Semakin lama mengamati dan membongkar arsip-arsip peradaban, semakin harus menerima sebuah kenyataan yang tidak nyaman. Kita dibesarkan dalam sebuah ilusi besar. Sebuah dongeng yang sengaja ditulis untuk meninabobokan nalar kita. Dongeng itu bercerita tentang kebaikan yang pasti menang, tentang kejahatan yang pasti dihukum, dan tentang hukum yang adil.

Realitas material, sayangnya, menertawakan dongeng itu.

Saya telah melihat, dalam catatan sejarah maupun dalam kronik harian, bahwa apa yang kita sebut "baik" dan "jahat" seringkali bukanlah kategori moral yang absolut. Keduanya adalah kategori politis. Keduanya adalah label yang disematkan oleh pemenang perang.

Sejarah, pada hakikatnya, adalah narasi yang ditulis oleh para penakluk. Sang penakluk yang membantai ribuan orang untuk merebut tanah akan mencatatkan dirinya dalam buku pelajaran sebagai "pembangun peradaban". Sementara orang-orang yang berani mengangkat senjata untuk mempertahankan sejengkal tanah airnya, akan dicap sebagai "pemberontak" atau "penjahat". Kebaikan dan kejahatan, dalam konteks ini, menjadi relatif terhadap siapa yang memegang pena dan pedang.

Lalu, kita dihadapkan pada kontradiksi yang paling menyakitkan nalar. Kita melihat orang-orang yang kita sepakati sebagai "jahat". Para koruptor biadab yang merampok uang rakyat, para diktator yang tangannya berlumur darah, para penindas yang licik, mereka tidak mati tersambar petir. Saya melihat mereka hidup lama, sangat lama. Mereka berkuasa, dihormati, mati di ranjang yang empuk dikelilingi kekayaan hasil rampokan, dan dimakamkan dengan upacara kenegaraan.

Di sisi lain, saya juga melihat orang-orang "baik". Mereka yang jujur, yang mengabdikan hidupnya untuk kemanusiaan, yang berani bersuara melawan ketidakadilan. Banyak dari mereka hidup menderita. Mereka diasingkan, dipenjara oleh aparatus yang seharusnya melindungi mereka, difitnah, dan mati dalam kesunyian, seringkali dalam usia muda. Tentu, ada juga orang baik yang hidup sejahtera, namun tidak ada jaminan kosmis apa pun. Alam semesta tampak buta terhadap moralitas yang kita ciptakan.

Ilusi ini mencapai puncaknya ketika kita bicara soal "Hukum". Kita diajari untuk memuja Hukum sebagai benteng keadilan terakhir. Sebuah entitas yang suci, netral, dan objektif.

Ini adalah kesemuan terbesar dari semuanya. Dalam praktik materialnya, saya melihat hukum bukanlah alat keadilan. Hukum adalah alat kekuasaan. Hukum adalah naskah yang ditulis oleh kelas yang berkuasa untuk mengamankan kepentingan dan properti mereka.

Hukum, dalam praktiknya, tidak pernah adil secara absolut. Penuh dengan dilema yang problematik, dan dilema itu selalu menguntungkan yang kuat. Seorang nenek yang mencuri tiga buah kakao karena kelaparan akan diseret ke meja hijau dan dihukum dengan pasal "pencurian" yang kaku. Di saat yang sama, seorang bankir yang merampok triliunan uang nasabah melalui skema yang rumit, akan dilindungi oleh pasal-pasal yang rumit pula, disewa pengacara termahal, dan mungkin berakhir dengan hukuman percobaan.

Keduanya "mencuri". Namun hukum, dengan kemunafikannya, memperlakukan keduanya secara berbeda. Hukum melotot tajam ke bawah, namun ia menjadi rabun dan lunak ketika berhadapan dengan kekuasaan dan modal. Keadilan menjadi barang mewah yang hanya bisa dibeli, bukan hak yang bisa dituntut.

Maka, apakah ini berarti kita harus menyerah pada sinisme? Apakah kita harus pasrah bahwa segalanya semu, segalanya relatif, dan tidak ada yang perlu diperjuangkan?

Tidak. Kesimpulan itu adalah malas dan pengecut. Kesimpulan yang diinginkan oleh para penindas, agar kita berhenti berjuang.

Kesemuan ini, relativitas moral ini, memang nyata. Tetapi bukanlah hukum alam. Namun sebuah konstruksi sosial, sebuah kondisi yang diciptakan oleh struktur kekuasaan yang timpang.

Jangkar kita, kompas moral kita, tidak boleh lagi kita sandarkan pada konsep abstrak "baik" dan "jahat" atau "adil" versi naskah hukum mereka. Kita harus menariknya kembali ke bumi yang material.

Baik dan jahat mungkin relatif. Tetapi penderitaan itu absolut. Kelaparan itu nyata. Eksploitasi itu konkret. Penindasan itu material.

Di sinilah kompas kita harus diarahkan. Keadilan sejati bukanlah apa yang tertulis di kitab undang-undang. Keadilan sejati adalah perlawanan terhadap kondisi material yang menciptakan penderitaan. "Baik", bagi saya, bukanlah soal kesalehan personal. "Baik" adalah tindakan nyata yang mengurangi eksploitasi. Dan "Jahat" adalah tindakan, atau sikap diam, yang membiarkan penindasan itu berlangsung, tak peduli betapa legal atau bermoralnya tindakan itu terlihat di permukaan.

Mari kita telisik lebih dalam. Jika kita menerima premis bahwa "hukum" adalah konstruksi, dan "moralitas" abstrak adalah alat pemenang, maka kita harus bertanya: Apa fungsi material dari kesemuan ini?

Ilusi ini tidak diciptakan tanpa tujuan. Bukanlah sekadar produk sampingan yang tak disengaja dari peradaban. Kesemuan ini, ironisnya, adalah fondasi paling kokoh yang menopang struktur kekuasaan yang ada. Adalah sebuah alat pelumpuh nalar yang paling efektif.

Mengapa? Karena sistem ini membutuhkan kita untuk percaya bahwa ada sebuah jalur yang "adil" dan "legal". Ketika seorang petani dirampas tanahnya oleh korporasi raksasa yang dibekingi aparat, ia didorong untuk menempuh "jalur hukum". Ia didorong untuk percaya pada ilusi pengadilan. Inilah jebakan yang paling mematikan. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya, sisa hartanya, berkarat di ruang tunggu pengadilan, melawan firma hukum termahal yang dibayar oleh korporasi. Ia disibukkan dalam labirin birokrasi hukum, sementara di atas tanah sengketa itu, pabrik atau perkebunan sawit telah selesai dibangun. Hukum, dalam kasus ini, tidak berfungsi untuk mencari keadilan. Hukum berfungsi sebagai mekanisme penundaan hingga si penindas menang secara de facto.

Inilah dilema problematis yang sesungguhnya. Pilihan yang diberikan kepada si tertindas adalah pilihan yang semu. Pilihan pertama: ikuti "hukum", dan Anda pasti kalah secara material, meski mungkin (bertahun-tahun setelah Anda mati) Anda menang secara legal di atas kertas. Pilihan kedua: Anda melawan di luar jalur "hukum" Anda menduduki tanah Anda, Anda memblokade alat berat dan seketika itu juga, aparatus yang sama akan mencap Anda sebagai "kriminal", "anarkis", atau "provokator".

Hukum menjadi alat yang sempurna untuk melegitimasi kekerasan negara terhadap mereka yang menuntut hak materialnya. Di sinilah relativitas "baik" dan "jahat" tadi dimainkan dengan sangat lihai. Ketika korporasi merampas, itu disebut "investasi" atau "pengadaan lahan untuk kepentingan nasional" itu "baik". Ketika rakyat mempertahankan ruang hidupnya, itu disebut "pelanggaran ketertiban" itu "jahat".

Ini selalu membawa kita kembali pada kenyataan mengapa orang "jahat" bisa hidup lama dan berkuasa. Saya harus meralat premis itu. Bukan "orang jahat" yang kemudian mendapatkan kekuasaan. Sistem ini, struktur ekonomi-politik kita, sejak awal dirancang untuk memberi penghargaan tertinggi pada watak-watak terburuk kemanusiaan.

Sistem yang kita jalani ini tidak memberi nilai pada empati, kejujuran, atau welas asih. Semua itu adalah slogan untuk kelas pekerja agar tetap patuh. Sistem ini memberi nilai pada predasi, pada kelicikan, pada kenekatan untuk mengakumulasi modal dengan cara apa pun, dan pada kemampuan untuk membangun jaringan klientalisme yang korup.

Maka, orang yang paling sukses dalam sistem ini, secara logis, adalah orang yang paling lihai mempraktikkan watak-watak predatoris itu. Orang yang kita sebut "jahat" itu bukanlah anomali. Ia adalah produk paling sempurna dari sistem ini. Ia adalah murid teladan. Tentu saja ia akan berkuasa. Sistem ini adalah habitat alaminya.

Sementara orang "baik" yang menolak bermain curang, yang memegang prinsip, yang berempati, akan dianggap sebagai "bodoh", "tidak praktis", atau "idealis". Pasti akan tersingkir secara alamiah oleh sistem yang predatoris ini. Kita lantas mengeluh mengapa orang baik sedikit sekali di puncak kekuasaan, tanpa sadar bahwa kita sendiri yang melanggengkan sistem penyaringan yang brutal ini.

Jadi, kesemuan ini bukanlah takdir. bisa jadi sebuah desain. Desain untuk memastikan bahwa akumulasi kekayaan dan kekuasaan terus berputar di antara segelintir orang yang paling tidak bermoral, sambil memberi ilusi "hukum" dan "kebaikan" kepada kita semua agar kita tidak memberontak.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

[Pranala] Tenggelam di Lautan Data, Mati Kehausan Makna

Republika Nalar

Saka I: Akal Budi Pengetahuan