Manusia Indonesia

Kita tidak bisa memulai perbaikan apa pun di republik ini jika kita tidak terlebih dahulu memiliki keberanian untuk melakukan pembedahan yang paling menyakitkan. Sebuah pembedahan atas diri kita sendiri, atas karakter kolektif yang kita sebut sebagai "Manusia Indonesia".

Berpuluh-puluh warsa silam, seorang pemikir jernih dan berani, Mochtar Lubis, pernah membentangkan sebuah diagnosis yang brutal dalam ceramahnya di Taman Ismail Marzuki. Ia mengurai enam watak dasar yang ia amati. Dan hari ini, setelah sekian lama kita berputar-putar dalam jargon "pembangunan" dan "reformasi", kita terpaksa mengakui, diagnosis itu masih relevan secara menakutkan. Bukanlah sebuah upaya menjelekkan bangsa sendiri. Namun juga sebuah bentuk auto-kritik yang paling fundamental, sebuah prasyarat untuk sembuh.

Mari kita bedah. Watak pertama yang disebut adalah kemunafikan. Ini adalah penyakit inti kita. Sebuah ketidakselarasan kronis antara apa yang diucapkan di bibir dan apa yang bersemayam di hati. Kita adalah bangsa yang sangat sopan, tetapi kesopanan kita seringkali adalah topeng untuk menyembunyikan pertentangan. Kita melahirkan jargon "Asal Bapak Senang" atau ABS. Sebuah filosofi hidup yang menempatkan kebenaran di bawah restu atasan. Dalam praktik materialnya, ini menjelma menjadi penjilatan, menjadi budaya yes-man yang membunuh inovasi dan melanggengkan kebobrokan.

Watak ini berkelindan sempurna dengan watak kedua, yakni keengganan untuk bertanggung jawab. Keduanya adalah anak kandung dari rahim yang sama. Dalam sebuah struktur yang hipokrit dan hanya berorientasi pada "Bapak", tanggung jawab individu menguap. Nalar kritis diganti dengan kepatuhan buta. Maka, kita tidak perlu kaget mendengar kalimat sakti yang terus berulang di setiap skandal korupsi atau pelanggaran hak: "Saya hanya menjalankan perintah atasan." Kalimat ini adalah absolusi massal. Sebuah cara untuk mencuci tangan dari kesalahan moral, dengan melempar semua beban ke pundak hierarki. Yang mana suatu mekanisme pertahanan pengecut yang dilembagakan dan diwariskan secara turun-temurun.

Akar dari dua watak ini, tentu saja, adalah watak ketiga yang masih mencengkeram kita: feodalisme. Kita mungkin sudah merdeka secara politik, namun secara mental, kita masih kawula. Logika feodal ini meresap dalam birokrasi dan korporasi kita. Kita masih terobsesi dengan panggilan-panggilan yang merendahkan. Seorang bawahan berusia empat puluh tahun harus memanggil atasannya yang jauh lebih muda dengan sebutan "Bapak", bukan karena penghormatan personal, tapi karena paksaan struktural. Sapaan egaliter seperti "Bung" atau "Saudara", yang dulu menjadi bahan bakar revolusi, kini dianggap lancang dan tidak sopan.

Dan feodalisme ini bukan sekadar soal sapaan. Ia mewujud dan meresap ke dalam praktik nepotisme yang paling telanjang. Jabatan tidak lagi didasarkan pada keahlian atau meritokrasi. Jabatan adalah warisan atau hadiah. Istri seorang kepala daerah, hanya karena status pernikahannya, otomatis menduduki jabatan-jabatan strategis di berbagai organisasi. Keahlian dan pengalaman menjadi tidak relevan di hadapan koneksi feodal. Suatu bentuk penghinaan terbuka terhadap nalar dan keadilan.

Ketika sebuah sistem sosial dan politik beroperasi secara tidak rasional, ketika nasib dan karier ditentukan oleh penjilatan dan koneksi feodal alih-alih kompetensi, apa yang terjadi pada nalar kolektif kita? Jawabannya membawa kita ke watak keempat: kita lari ke takhayul. Menjadikannya paradoks terbesar kita. Seorang bergelar sarjana, yang di kampus mempelajari fisika kuantum dan biologi molekuler, pulang ke rumah dan masih mendatangi dukun untuk meramal nasib kariernya. Mengapa? Karena ia sadar, di dunia materialnya, logika sains tidak berlaku. Yang berlaku adalah logika gaib kekuasaan.

Kita menjadi bangsa yang gamang. Satu kaki mencoba menapak di sains, kaki lainnya terbenam dalam lumpur mistisisme. Bencana alam seperti gempa bumi atau banjir yang sudah jelas-jelas merupakan akibat material dari pergeseran lempeng atau penggundulan hutan yang rakus, namun masih saja kita hubungkan dengan murka makhluk halus yang menuntut sesajen. Wabah penyakit kita respons dengan ritual mandi kembang. Bukankah pengecut dan suatu bentuk kemalasan berpikir? Pelarian intelektual massal. Sebuah keengganan untuk menghadapi realitas material dan mencari solusi rasional.

Tentu, ada satu sisi positif yang diakui. Watak kelima adalah sifat artistik. Kita adalah bangsa yang hidup di khatulistiwa yang indah, melahirkan manusia-manusia dengan rasa yang dalam, dengan kepekaan estetika yang sensual. Tentunya kita teramat berbakat dalam seni, musik, dan tari. Inilah modal sosial kita yang luar biasa. Namun, bakat artistik ini, ketika tidak ditopang oleh watak yang kuat, seringkali hanya menjadi pelarian. Menjadi hiburan yang banal, alih-alih menjadi kekuatan kreatif untuk membongkar realitas yang menindas.

Dan di sinilah kita tiba pada muara dari semua watak itu, watak keenam yang paling tragis: watak yang lemah. Sebuah bangsa yang munafik, enggan bertanggung jawab, feodalistis, dan percaya takhayul, secara logis akan melahirkan manusia-manusia dengan karakter yang lembek. Manusia yang tidak punya gairah untuk melawan. Manusia yang pendiriannya mudah goyah, yang siap mengubah keyakinannya kapan saja demi "bertahan hidup". Kita menjadi bangsa yang lebih memilih adaptasi yang kompromistis daripada perlawanan yang berprinsip. Kita melihat ketidakadilan di depan mata, namun kita memilih diam karena "tidak enak" atau "takut".

Diagnosis puluhan tahun lalu ini, bukanlah sebuah kutukan. Ibarat cermin retak yang dengan jujur disodorkan secara langsung ke wajah kita. Terlepas setuju atau tidak, kritik pedas ini seharusnya berfungsi sebagai pelecut. Sebagai alarm yang memekakkan telinga. Karena kita tidak akan pernah bisa membangun republik yang kuat, adil, dan rasional, jika kita masih sibuk memelihara kemunafikan, feodalisme, dan takhayul di dalam nalar kita sendiri.

Setelah kita membongkar semua borok dan kecacatan watak yang diwariskan oleh sejarah penindasan itu, apa lantas solusinya? Apakah kita harus membuang "Keindonesiaan" kita dan menjadi bangsa lain?

Tentu tidak. Menurut saya itu adalah sebuah pemikiran seorang budak yang inferior. Solusinya tidak terletak di luar. Solusinya ada di dalam, di dalam sumur jiwa Nusantara itu sendiri. Namun, kita harus jujur dan berani memilah isi sumur itu. Kita harus sadar bahwa tidak semua warisan leluhur adalah luhur. Sebagian warisan adalah racun. Sebagian adalah belenggu.

Jiwa Nusantara yang harus kita bangkitkan bukanlah jiwa kawula (budak) yang feodal, yang menunduk patuh pada "Bapak" atau "Gusti". Itulah jiwa yang harus kita kubur dalam-dalam bersama feodalisme. Jiwa Nusantara yang harus kita angkat adalah jiwa pelaut dan perantau yang egaliter. Jiwa yang terbuka, yang berani menghadapi badai, yang melihat sesama manusia sebagai "Saudara" atau "Bung", bukan sebagai atasan atau bawahan.

Kita harus merebut kembali esensi musyawarah. Bukan musyawarah basa-basi yang penuh kemunafikan model "Asal Bapak Senang". Kita harus membangkitkan musyawarah yang jujur dan tajam, sebuah gelanggang dialektis di mana perbedaan pendapat adalah vitamin, bukan ancaman. Di mana kebenaran material diperdebatkan secara terbuka, bukan dibungkam oleh hierarki.

Jiwa Nusantara yang harus kita hidupkan bukanlah kepercayaan pada takhayul atau klenik. Omong kosong tentunya, merupakan penyakit bagi nalar itu sendiri, sisa-sisa logika magis yang melumpuhkan kita. Jiwa Nusantara yang sejati adalah hubungan yang intim dan rasional dengan alam material. Seorang peladang Dayak yang membaca tanda-tanda alam, seorang nelayan Bugis yang memahami konstelasi bintang dan arus laut. Mereka ini merupakan ilmuwan materialis yang sesungguhnya. Mereka tidak lari ke dukun saat gagal panen. Mereka menganalisis tanah, cuaca, dan hama. Beginilah watak artistik yang disebut Mochtar Lubis dalam bentuknya yang paling murni, sebuah kepekaan rasa yang dipertajam oleh rasio pengamatan alam, bukan ditumpulkan oleh dogma.

Dan terakhir, untuk melawan watak lemah itu, kita harus menemukan kembali roh gotong royong. Bukan gotong royong seremonial untuk membangun gapura desa. Kita harus menghidupkan solidaritas kritis. Gotong royong yang didasari oleh kesadaran bersama atas penindasan. Gotong royong yang melahirkan tanggung jawab kolektif. Ketika kita berani saling mengkritik secara jujur demi perbaikan bersama, di situlah watak yang kuat ditempa.

Solusinya? Sebuah revolusi batin. Sebuah keberanian untuk memilah pusaka kita sendiri. Kita buang pusaka yang berupa keris tumpul berkarat feodalisme dan takhayul. Dan kita asah kembali pusaka kita yang berupa nalar pelaut yang tajam, empati musyawarah yang jujur, dan watak gotong royong yang bertanggung jawab.

Hanya dengan begitu kita bisa menumpas tuntas problematika republik ini. Bukan dengan menjadi bangsa lain, tapi dengan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.