Problematika Pedagogis Republik, Bagian I

Kita bicara begitu banyak soal "kemajuan pendidikan". Kita rombak kurikulum silih berganti, kita impor gawai-gawai canggih, kita gembar-gemborkan istilah "Merdeka Belajar". Namun, setelah sekian lama saya mengamati dan membongkar praktik di gelanggang ini, saya harus sampai pada satu kesimpulan yang menyakitkan yakni sistem pendidikan kita, dari jenjang terendah di SD hingga ke menara gading universitas, pada hakikatnya tidak dirancang untuk membebaskan. Sistem ini dirancang untuk menjinakkan.

Pendidikan kita hari merupakan sebuah pewaris paling setia dari dua musuh besar kemanusiaan yaitu logika feodal yang menuntut kepatuhan buta, dan logika kolonial yang melatih rakyat untuk menjadi jongos terampil. Kita tidak sedang menciptakan manusia merdeka yang utuh; kita sedang sibuk mencetak fungsionaris yang patuh, operator mesin industri yang penurut, dan konsumen yang loyal. Kita melatih mereka untuk "mengisi jawaban", bukan untuk "mengajukan pertanyaan".

Di sinilah pemikiran seorang Paulo Freire, puluhan warsa silam dari belahan bumi Latin, terasa begitu relevan dan menusuk jantung persoalan kita di Indonesia. Freire, dalam mahakaryanya, telah membedah watak pendidikan semacam ini dengan presisi yang brutal. Ia menyebutnya "pendidikan gaya bank" (banking concept of education). Dalam model ini, guru adalah subjek yang maha tahu, sang penabung. Murid adalah objek, celengan kosong yang dianggap tidak tahu apa-apa. Proses belajar direduksi menjadi transfer informasi satu arah. Guru "mengisi" kepala murid dengan dogma, rumus hafalan, dan narasi sejarah yang telah disterilkan oleh kepentingan penguasa.

Murid yang dianggap "pandai" dalam sistem ini adalah murid yang paling patuh menelan semua informasi itu, yang paling terampil menyimpan deposit pengetahuan dari gurunya, untuk kemudian memuntahkannya kembali secara utuh di lembar ujian. Ini bukan pendidikan; Sebuah domestikasi. Proses ini melumpuhkan nalar kritis. Ia mengajarkan murid untuk menerima dunia sebagai sebuah realitas yang final, yang statis, yang tidak bisa diubah. Ia mengajarkan kepasrahan.

Pendidikan yang membebaskan, sebaliknya, bersifat hadaph-masalah (problem-posing education). Ia tidak menyajikan dunia sebagai paket data yang harus dihafal. Ia justru menyajikan dunia sebagai sebuah proyek, sebuah masalah material yang hidup, yang penuh kontradiksi, yang harus dibedah dan diubah secara kolektif. Tujuannya bukan sekadar "melek huruf" (literasi) dalam artian sempit. Tujuannya adalah conscientização sebuah kesadaran kritis yang memungkinkan si murid dan guru untuk "membaca dunia" mereka.

Bayangkan jika model dialektis ini kita terapkan sejak SD. Seorang anak tidak lagi hanya diajari menghafal nama-nama pahlawan dan tanggal pertempuran. Ia justru diajak berdialog: Mengapa pahlawan itu memberontak? Siapa yang mereka lawan? Kepentingan apa yang sesungguhnya dipertaruhkan? Mengapa buku sejarah kita hanya menceritakan A, dan membungkam B? Mengapa di sekitar sekolah kita ada yang sangat kaya, dan ada yang sangat miskin? Sebuah proses awal untuk membongkar pemikiran biner—logika hitam-putih yang kaku yang diajarkan oleh dogma. Anak dilatih untuk melihat nuansa, untuk berdialektika, untuk memahami bahwa realitas sosial itu kompleks dan seringkali tidak nyaman.

Tentu saja, akan banyak yang segera mencibir ini sebagai utopia akademis. Mereka akan menunjuk pada krisis multidimensi kita yang sangat material dan brutal. Ribuan ruang kelas yang rubuh di pedalaman, guru-guru honorer yang upahnya diperas dan jauh di bawah buruh pabrik, fasilitas yang timpang laksana bumi dan langit antara pusat metropolitan dan pulau-pulau terluar. Saya setuju sepenuhnya. Semua itu adalah fakta material yang menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi amanat dasarnya.

Namun, di sinilah letak kekeliruan berpikir yang fundamental. Sekadar menyuntikkan dana triliunan untuk memperbaiki atap sekolah, menaikkan gaji guru, dan membeli jutaan komputer tidak akan menyelesaikan masalah, jika filosofi dan nalar di balik pendidikan itu tidak berubah. Kita hanya akan menciptakan penjara yang lebih nyaman. Kita akan memiliki budak-budak yang lebih terampil dan sedikit lebih sejahtera, namun tetap saja budak. Tanpa revolusi pedagogis, tambahan anggaran hanya akan memperkuat "pendidikan gaya bank" dengan fasilitas yang lebih canggih.

Dan jika kita ingin mencari di mana letak borok yang paling kronis, arahkan telunjuk kita pada kampus-kampus pencetak guru (LPTK). Di sinilah ironi terbesar terjadi. Institusi-institusi ini, yang seharusnya menjadi kawah candradimuka bagi para pemikir kritis dan pembebas, justru seringkali menjadi pabrik paling konservatif yang melanggengkan "pendidikan gaya bank". Para calon guru dijejali ribuan teori administrasi yang kaku, cara membuat RPP yang birokratis, dan dilatih untuk menjadi operator kurikulum yang patuh, bukan sebagai intelektual organik yang merdeka.

Bagaimana kita bisa mengharapkan seorang guru untuk membebaskan nalar murid-muridnya, jika nalarnya sendiri dipasung oleh hierarki feodal di kampus? Bagaimana ia bisa mengajarkan dialektika, jika ia sendiri dikejar-kejar target administratif yang membunuh kreativitas? Mustahil. Yang terjadi adalah sebuah lingkaran setan yang tragis. Guru, yang merupakan korban dari sistem yang menindas, kemudian terpaksa (seringkali tanpa ia sadari) menjadi agen yang melanggengkan penindasan itu di ruang kelasnya. Ia meneruskan apa yang telah ia terima: kepatuhan, bukan pembebasan.

Kita tidak boleh lupa pada sejarah kita. Sistem pendidikan kita hari ini masih membawa DNA kolonial, yang dirancang oleh Van den Bosch dan penerusnya untuk menciptakan priyayi baru yang terampil dalam administrasi namun jinak secara politik. DNA itu kemudian diperparah oleh pembantaian epistemologis 1965 dan represi nalar kritis secara sistematis selama tiga dekade Orde Baru. Kita tidak pernah sungguh-sungguh merevolusi fondasi pendidikan kita; kita hanya mengganti catnya, mengganti seragamnya, dan menambal sulam kurikulumnya. Di bawah permukaannya, mesin itu masih mesin yang sama.

Maka, revolusi pendidikan yang sejati harus dimulai dari hulunya. Kita harus merombak total cara kita mendidik para calon guru. Mereka harus menjadi pembaca Freire yang ulung. Mereka harus bergulat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara (dalam esensinya yang paling radikal, yakni "melawan" tatanan kolonial, bukan sekadar slogan "Tut Wuri Handayani"). Mereka harus dilatih bukan hanya untuk "mengajar", tapi untuk "belajar bersama" murid. Mereka harus menjadi fasilitator yang berani membawa realitas sosial—kemiskinin, ketidakadilan agraria, kerusakan lingkungan—ke dalam ruang kelas sebagai bahan baku dialektika.

Pendidikan, pada akhirnya, tidak pernah netral. Selalu politis. Adalah arena pertarungan gagasan. Pertanyaannya, pendidikan macam apa yang kita pilih? Pendidikan yang melanggengkan status quo, yang membuat si miskin menerima nasibnya dan si kaya mewarisi arogansinya? Ataukah pendidikan yang memanusiakan manusia, yang membongkar doktrin feodal, dan yang memberikan perkakas nalar bagi si tertindas untuk membebaskan dirinya sendiri? Pilihan itu ada di tangan kita, dan ia menuntut keberanian politik, bukan sekadar cetak biru teknokratis.

Lalu, bagaimana jalan keluarnya? Jika kita masih bertepuk tangan pada setiap pergantian kurikulum, atau menanti turunnya instruksi penyelamat dari menara gading birokrasi, maka kita hanya melanggengkan logika feodal yang sama. Kita terus-menerus memposisikan diri sebagai kawula yang pasif, yang menunggu sabda dari sang penguasa untuk tercerahkan. Ini adalah bentuk kepasrahan nalar.

Solusi yang rasional dan material tidak terletak pada cetak biru yang megah atau anggaran triliunan rupiah semata. Kita tidak bisa menunggu semua atap sekolah diperbaiki atau semua guru disejahterakan untuk mulai berpikir kritis. Itu pemikiran terbalik. Justru, pemikiran kritis itulah yang akan memaksa semua perbaikan material itu terjadi.

Utopia yang kita perjuangkan bukanlah sebuah abstraksi yang muluk. Utopia kita adalah sebuah kondisi material yang sangat mungkin dicapai. Sebuah tatanan yang saya sebut sebagai Kedaulatan Akal Budi. Sebuah masyarakat di mana setiap individu, bukan segelintir elite, memiliki kemerdekaan dan perkakas nalar untuk menguji realitas, menolak pembodohan, dan berpartisipasi aktif dalam mengubah nasibnya sendiri.

Solusi ini tidak memerlukan aplikasi baru atau investor asing. Solusi ini hanya memerlukan keberanian, dan ia bisa diterapkan di setiap lingkungan dan di setiap tempat di mana dua orang atau lebih bertemu.

Wujudnya adalah penciptaan refugia-refugia dialektis. Kita mesti memahami ini sebagai ruang-ruang aman—sekecil apa pun—di mana nalar kritis bisa dipraktikkan tanpa takut dihukum atau dianggap aneh. Yang mana sebuah gerakan yang merambat dari bawah, bukan instruksi dari atas.

Dalam praktik konkretnya, ini bisa menjelma dalam berbagai bentuk:

Bagi seorang guru yang terhimpit birokrasi dan gaji minim, senjatanya bukanlah kepatuhan pada administrasi, melainkan metode di dalam kelas. Saat mengajarkan sejarah, jangan hanya sodorkan nama dan tanggal. Ajak murid berdialektika: Mengapa buku teks kita menceritakan peristiwa X dengan cara seperti ini? Siapa yang diuntungkan oleh cerita ini? Mari kita cari sumber lain yang menceritakan sebaliknya. Gunakan pelajaran matematika bukan hanya untuk menghitung rumus, tapi untuk menghitung ketimpangan alokasi anggaran desa atau menghitung biaya gizi yang hilang dari kemiskinan.

Bagi orang tua di meja makan, cari ini adalah tentang mengubah pertanyaan. Berhentilah bertanya pada anak, "Dapat nilai berapa hari ini?" Mulailah bertanya, "Pertanyaan menarik apa yang kamu ajukan pada gurumu hari ini?" atau "Apa kejanggalan yang kamu lihat di jalan tadi?" Hancurkan logika biner "benar-salah" versi sekolah. Ajarkan mereka bahwa keraguan adalah awal dari pengetahuan, bukan dosa.

Bagi seorang mahasiswa di kampus, yang ironisnya sering menjadi tempat paling tidak kritis, solusinya adalah menolak menjadi "konsumen silabus". Bangun lingkaran studi. Bedah teks-teks Freire, Tan Malaka, atau pemikir kritis lainnya di luar jam kuliah. Datangi dosen bukan untuk meminta "bocoran" ujian, tapi untuk menantang tesisnya. Hidupkan kembali mimbar bebas sebagai arena adu gagasan materialis, bukan sekadar panggung orasi sloganistik.

Bagi seorang pekerja di ruang rapat, dimulai dari keberanian untuk menyajikan data tandingan. Menolak narasi tunggal dari atasan yang hanya mengejar target tanpa analisis dampak. Menggunakan logika untuk membongkar asumsi-asumsi yang keliru dalam sebuah proyek.

Kita tidak perlu menunggu revolusi besar untuk memulai revolusi nalar. Setiap kali kita memilih untuk bertanya "mengapa?" alih-alih sekadar "bagaimana?", kita sedang melakukan sebuah tindakan politik pembebasan. Setiap kali kita memfasilitasi dialog yang setara alih-alih ceramah satu arah, kita sedang mencabut akar feodalisme dari pikiran kita.

Sebuah pekerjaan sunyi, pekerjaan yang tidak fotogenik, dan tidak akan masuk berita. Tapi satu-satunya pekerjaan yang fundamental. Kita tidak sedang membangun infrastruktur fisik, kita sedang membangun infrastruktur mental sebuah bangsa. Dan kemerdekaan sejati, selalu dimulai dari sana. Dari nalar yang menolak untuk dijinakkan.