Persimpangan Realitas

Satu, dua atau lebih sering sekali saya merenungkan imajinasi kolektif tentang "utopia", khususnya sebuah "Utopia Indonesia". Yang sering saya temukan adalah dua naskah yang saling bertentangan, namun sama-sama cacat. Naskah pertama adalah dongeng teknokratis bahwa kemajuan pesat dan eksponensial hanya bisa kita capai dengan mengimpor mentah-mentah cetak biru dari Barat dari kapitalisme liberal, individualisme predatoris, dan menara-menara kaca yang mengasingkan. Naskah kedua adalah ratapan romantis sebuah kerinduan purba untuk kembali ke masa lalu yang "luhur", sebuah masa di mana kita tunduk patuh pada "tradisi", yang celakanya, seringkali hanyalah nama lain untuk feodalisme.

Kedua jalan ini adalah ilusi. Yang pertama adalah bentuk baru kolonialisme nalar. Yang kedua adalah ajakan untuk kembali ke dalam kerangkeng dogma dan penindasan yang justru telah melumpuhkan kita selama berabad-abad. Keduanya sama-sama reaksioner.

Jika kita ingin membicarakan sebuah kemajuan pesat yang otentik dan berkelanjutan, yang benar-benar membebaskan kita dari dogma, kita harus berani menempuh jalan ketiga. Sebuah jalan yang jauh lebih sulit karena ia menuntut kita untuk berdialektika dengan sejarah kita sendiri.

Di sinilah saya menemukan sebuah gagasan yang brilian, yang akarnya menancap dalam pada realitas material kita. Gagasan tentang sebuah "Sosialisme Lokal".

Kita harus memahami ini secara jernih. Gagasan ini bukanlah sebuah upaya untuk menghapuskan tradisi, seperti yang dituduhkan oleh kaum reaksioner. Justru sebaliknya. Malah sebuah upaya pemurnian. Sebuah operasi bedah yang presisi untuk menyelamatkan inti tradisi kita dari parasit feodalisme yang telah menggerogotinya.

Para pemikir Marxis Eropa, dalam keterbatasan horizon mereka, mencari embrio sosialisme pada "Komune Paris" atau "Soviet" sebuah dewan yang lahir dari rahim proletariat industrial. Mereka yang mencoba mengimpor gagasan itu mentah-mentah ke tanah ini telah gagal paham.

Mengapa kita harus mengimpor? "Komune" itu telah ada di Nusantara selama ribuan tahun. Wujud materialnya adalah Desa.

Mari kita bedah secara materialis. Sebelum para raja dan sultan membangun hierarki kekuasaan mereka, Desa di Nusantara adalah sebuah unit produksi komunal. Apa yang kita sebut Gotong Royong bukanlah sekadar slogan moral yang kita pajang di kantor kelurahan. Gotong Royong adalah sebuah praktik material dari komunalisme agraria. Yang mana adalah sebuah sistem di mana rakyat secara kolektif mengelola risiko, membangun irigasi bersama, membuka lahan bersama, dan menanggung duka bersama. Inilah sosialisme dalam wujudnya yang paling asasi, lahir dari rahim Ibu Pertiwi, bukan dari manifesto di Eropa.

Namun, nalar sejarah kita harus tajam. Kita tidak boleh terjebak dalam romantisme "desa yang damai". Komunalisme murni ini kemudian dibelokkan. Anasir-anasir feodal datang dan menungganginya. Gotong Royong yang tadinya bersifat horizontal (antar-warga yang setara) diubah menjadi vertikal (rakyat bekerja untuk Gusti atau Raja).

Tradisi luhur itu dibajak. Menjadikan kerja paksa yang dibungkus dengan bahasa "pengabdian". Dogma dan doktrin "kepatuhan pada pemimpin", "takdir", "pamali" diciptakan untuk melegitimasi perampasan surplus hasil bumi ini. Kolonialisme Belanda datang dan tidak menghancurkan feodalisme ini; mereka justru melanggengkannya, menjadikannya mandor mereka.

Maka, apa itu "Sosialisme Lokal"? Saya menyebutnya sebagai reklamasi.

Sebuah Antitesis terhadap tradisi feodal, namun ialah Sintesis dari tradisi komunal kita. Pekerjaannya adalah menggunakan pisau bedah nalar kritis untuk memisahkan Gotong Royong (solidaritas komunal) dari Nrimo (kepatuhan feodal). Kita ambil intan komunalismenya, kita buang lumpur feodalismenya.

Utopia Indonesia yang bebas dogma hanya bisa lahir dari sini. Kemajuan eksponensial tidak akan pernah datang dari individualisme predatoris, itu hanya akan menciptakan ketimpangan yang lebih parah. Kemajuan itu terkunci di dalam energi kolektif rakyat yang selama ini dibajak oleh feodalisme.

Bayangkan. Bayangkan energi Gotong Royong yang telah dimurnikan itu yang tidak lagi didasari oleh dogma tapi oleh nalar kritis, diterapkan bukan hanya untuk memperbaiki jembatan desa. Bayangkan ia diterapkan untuk membangun platform teknologi open-source. Bayangkan Musyawarah yang telah dibebaskan dari ewuh pakewuh (sungkan feodal) digunakan untuk menjalankan laboratorium riset.

Inilah mesin kemajuan eksponensial kita. Sebuah kolektivisme yang cerdas, kritis, dan berakar pada tradisi material kita sendiri. Utopia Indonesia bukanlah impian. Adalah sebuah pekerjaan rumah sejarah yang menuntut kita untuk berani memurnikan warisan kita sendiri.

Tentu saja, peta menuju "Sosialisme Lokal" yang memurnikan tradisi ini, meski sangat rasional dan berakar material di bumi kita sendiri, akan menghadapi perlawanan yang paling brutal. Kita harus jujur soal ini. Perlawanan itu justru datang dari kata-kata yang coba kita murnikan itu.

Ambil contoh "Gotong Royong". Kata ini, oleh rezim-rezim penindas dari feodalisme keraton hingga kediktatoran militeristik Orde Baru, telah dibajak dan difalsifikasi maknanya. Esensi komunal-horizontalnya telah dikosongkan. Diisi dengan dogma baru yang melayani kepentingan kekuasaan "kerja bakti" yang diperintahkan dari atas, "persatuan" semu yang anti-kritik, atau "kepatuhan" mutlak pada aparatur negara.

Di saat yang sama, kata "komunalisme" atau "sosialisme" itu sendiri telah didemonisasi habis-habisan oleh pembantaian epistemologis 1965. Dicap sebagai ateisme, sebagai gagasan impor yang anti-tradisi dan anti-Pancasila.

Inilah paradoks kita yang paling tragis. Kita mencoba membangkitkan sebuah tradisi luhur yang anti-feodal dan egaliter, sementara kita hidup dalam sebuah struktur republik yang dalam praktiknya masih hiper-feodal. Struktur negara kita hari ini, birokrasi kita, bahkan partai politik kita, tidak berjalan di atas nalar musyawarah yang jujur. Mereka berjalan di atas logika patron-klien. Logika "Bapak" dan "anak buah". Proyek dibagi-bagi kepada kroni, bukan dikerjakan bersama untuk kemaslahatan komunal.

"Sosialisme Lokal" yang berbasis bottom-up (dari bawah) dan egaliter adalah antitesis langsung dari praktik politik top-down (dari atas) dan klientalisme yang mendarah daging ini.

Maka, kemajuan eksponensial yang bebas dogma itu tidak akan pernah bisa lahir dari instruksi Istana atau dekrit seorang menteri. Ironinya hanya akan menjadi feodalisme gaya baru yang dibungkus bahasa teknokratis. Pemurnian tradisi ini harus dimulai dari bawah. Sebuah pekerjaan budaya sebelum ia menjadi pekerjaan politik. Sebuah perjuangan hegemoni, dalam artian yang paling murni seperti yang digagas oleh Gramsci.

Kita harus, secara sabar dan gigih, membangun hegemoni tandingan. Kita harus merebut kembali makna "Desa" dan "Gotong Royong" dari tangan para elite feodal dan birokrat korup.

Bagaimana wujud materialnya? Kita harus menunjukkan model tandingannya. Jika "Desa" (melalui BUMDes atau Koperasi) hari ini seringkali hanya menjadi alat perpanjangan tangan elite lokal untuk mengisap rente atau menyalurkan bansos yang klientelistik, kita harus membangun prototipe tandingan. Kita harus membuktikan secara nyata bahwa sebuah koperasi yang dijalankan secara dialektis, transparan, demokratis dari-oleh-untuk anggota, dan berbasis nalar kritis. Bisa jauh lebih menyejahterakan dan berkelanjutan daripada yang dijalankan secara feodal (tertutup, dikuasai satu keluarga dinasti).

Di sinilah nalar kritis yang bebas dogma menjadi bahan bakarnya. Kemajuan eksponensial di bidang teknologi, misalnya, tidak akan lahir dari model start-up ala Silicon Valley yang predatoris dan individualistis. Itu adalah impor buta.

Bayangkan jika nalar Gotong Royong yang telah dimurnikan itu kita terapkan. Kita membangun platform digital bukan sebagai milik satu techno-oligarch baru, tapi sebagai milik bersama (common ownership). Sebuah marketplace yang dimiliki dan dikelola secara komunal oleh para petani, nelayan, atau perajin itu sendiri. Ini adalah sintesis sempurna. Kita menggunakan teknologi paling mutakhir (alat produksi modern) dengan spirit sosialisme agraria kita yang paling purba (relasi produksi komunal).

Ini bukan lagi sekadar soal ekonomi. Ini persoalan pembebasan nalar. Kita harus berhenti memuja "tradisi" secara buta, dan berhenti memuja "modernitas" secara buta. Kita harus menjadi pemilah yang kritis. Mengambil api komunal dari tradisi, dan membuang abu feodalisme yang menyelimutinya. Utopia Indonesia hanya akan lahir dari generasi yang cukup berani untuk melakukan pembedahan menyakitkan ini.

Maka, kita tiba pada sebuah pertanyaan yang paling mendesak. Jika "Sosialisme Lokal" yang dimurnikan ini adalah sintesis yang kita tuju, bagaimana kita mencapainya?

Sejarah peradaban, dalam kontemplasi saya, adalah sebuah museum yang dipenuhi oleh tragedi-tragedi revolusi yang memakan anak-anaknya sendiri. Gelegar Revolusi Prancis, yang menjanjikan "Liberte, Egalite, Fraternite", justru berakhir dengan teror guillotine yang biadab di tangan Robespierre. Mengapa? Mereka berhasil memenggal kepala Raja, sebuah tindakan material yang telak. Namun, mereka gagal memenggal nalar monarki dan dogma kepatuhan dari dalam kepala rakyat dan dari kepala mereka sendiri. Mereka hanya mengganti satu Tiran dengan Tiran baru yang mengatasnamakan "rakyat".

Kita lihat lagi Revolusi Rusia. Kaum Bolshevik berhasil merebut Istana Musim Dingin. Namun, apa yang terjadi kemudian? Soviet-soviet, dewan-dewan komunal yang seharusnya menjadi wujud "Sosialisme Lokal" ala Rusia justru secara sistematis dilemahkan dan dihisap oleh aparatus Partai yang sentralistis dan birokratis. Lagi-lagi, feodalisme gaya baru lahir, menggantikan Tsar dengan Sekretaris Jenderal.

Pelajaran sejarah dunia ini sangat jelas, dan saya harus tegaskan ini bahwasannya Revolusi yang hanya berfokus pada perebutan aparatus negara secara fisik (perang manuver), sementara mengabaikan revolusi kesadaran, adalah revolusi yang ditakdirkan untuk gagal. Hanya akan mengganti warna bendera, namun rantai penindasan tetap melingkar di kaki rakyat.

Di sinilah letak relevansi absolut dari gagasan revolusi tanpa berdarah-darah untuk konteks Nusantara. Ini bukan seruan untuk kepasifan. Lebih dari seruan untuk strategi yang paling matang dan paling sulit.

Revolusi yang kita butuhkan bukanlah revolusi yang pertama-tama membakar Istana. Revolusi yang kita butuhkan adalah revolusi nalar. Sebuah perang posisi (menggunakan istilah Gramsci) yang sabar dan gigih untuk merebut benteng-benteng kesadaran rakyat, sebelum kita merebut benteng fisik kekuasaan.

Jika kita, dengan gegabah, melakukan revolusi fisik sekarang, di tengah kondisi nalar rakyat yang masih terpasung oleh dogma feodal, apa yang akan terjadi? Saya jamin. Kita hanya akan melahirkan "Raja" baru. Rakyat yang belum terbebaskan nalarnya tidak mencari pemimpin (fasilitator); mereka masih mencari Gusti (sang juru selamat).

Maka, revolusi tanpa berdarah yang sesungguhnya adalah pekerjaan pedagogis (pendidikan) yang radikal. Pekerjaan ini adalah pemurnian tradisi itu sendiri, seperti yang telah kita bedah.

Wujud materialnya adalah alih-alih mengorganisir massa untuk menyerbu kantor gubernur, kita pertama-tama harus mengorganisir para petani dan buruh di desa untuk membangun koperasi komunal yang transparan dan dialektis. Kita harus buktikan secara material bahwa "Gotong Royong" yang kritis dan horizontal (anti-feodal) jauh lebih menyejahterakan daripada "Gotong Royong" dogmatis (yang diperintahkan "Bapak" Kepala Desa).

Alih-alih membakar simbol-simbol kekuasaan, kita pertama-tama harus menyebarkan nalar kritis yang membakar dogma kepatuhan buta di dalam tempurung kepala.

Revolusi yang sejati. Tidak hingar-bingar. Tdak fotogenik. Adalah pekerjaan sunyi para pendidik, para pengorganisir, para seniman kritis, yang hari demi hari, di ruang-ruang kecil, membebaskan satu per satu nalar manusia dari kerangkeng feodalnya. Revolusi ini adalah yang memanusiakan, yang membangun fondasi utopia, alih-alih sekadar merebut fasad-nya. Satu-satunya jalan agar "Sosialisme Lokal" kita tidak berakhir menjadi kediktatoran baru yang mengatasnamakan tradisi.

Maka, perenungan ini tidak boleh mati sebagai sebuah wacana intelektual yang steril. Jika kita telah sepakat bahwa revolusi nalar adalah prasyarat, dan pemurnian tradisi komunal adalah metodenya, maka kini kita sampai pada panggilannya. Sebuah call to action.

Kita tidak sedang bicara tentang sebuah teori besar yang menunggu seorang "Bapak Bangsa" baru untuk mengeksekusinya. Itu sama halnya sepeerti logika feodal yang harus kita buang. Kita sedang berbicara tentang teori-teori yang bisa dimanifestasikan dan dikerjakan hari ini, detik ini, oleh kita, secara kolektif dan sukarela.

Suatu bentuk pembumian dari filsafat. Adalah sebuah praxis.

1. Teori Pedagogi Kritis sebagai Lumbung Bagi Nalar

Teori pertama dan paling fundamental yang harus kita manifestasikan adalah Pedagogi Kaum Tertindas (Pedagogy of the Oppressed) dari Paulo Freire. Wujud material dari "revolusi nalar" itu.

• Berhenti menunggu kurikulum dari kementerian. Kita harus secara sukarela dan kolektif membangun "Lumbung Nalar" atau "Sekolah Rakyat" di setiap simpul sosial, di desa, di kampung kota, di pabrik, di kampus.

• Ini bukanlah "penyuluhan" model Orde Baru yang menggurui dan mendikte (model "bank"). Saya lebih suka mendefinisikannya sebagai Lingkar Budaya (Cultural Circle) yang horizontal. Kita duduk setara. Objek yang kita bedah bukanlah teori Marxis yang rumit. Objeknya adalah realitas material kita sendiri. Kita bertanya sesederhana "Mengapa Gotong Royong kita hanya dipakai untuk membangun gapura, tapi tidak untuk mempertanyakan alokasi dana desa?" "Mengapa hasil panen kita harganya ditentukan oleh tengkulak?" "Mengapa tradisi musyawarah kita mati di hadapan 'Bapak' Kades?"

• Tujuannya adalah Gotong Royong yang telah dimurnikan dalam bentuknya yang paling murni, gotong royong untuk berpikir kritis. Proses conscientização penyadaran nalar secara kolektif.

2. Teori Platform Cooperativism sebagai Gotong Royong Digital

Teori kedua adalah jawaban atas kapitalisme digital yang predatoris. Kita harus memanifestasikan Platform Cooperativism (Koperasi Platform).

• Kita, terutama yang memiliki keahlian teknis (desainer, programmer, analis data), harus berhenti mendedikasikan hidup kita untuk memperkaya techno-oligarch (pemilik start-up raksasa).

• Kita harus secara kolektif dan sukarela membangun alat produksi digital milik bersama. Bayangkan para ojek online di satu kota, dengan nalar komunal yang telah terasah di "Lumbung Nalar", secara kolektif membuat aplikasi ride-sharing mereka sendiri. Mereka tidak lagi menjadi "mitra" yang dieksploitasi; mereka adalah pemilik platform itu. Bayangkan para petani membangun marketplace mereka sendiri yang transparan, memotong rantai feodal tengkulak.

• Inilah "Sosialisme Lokal" dalam wujudnya yang paling modern. Kita menggunakan teknologi eksponensial, namun kita menanamkannya di atas relasi produksi komunal "Gotong Royong" kita yang telah dimurnikan. Kita merebut alat produksi, bukan dengan senapan, tapi dengan coding kolektif.

3. Teori Perang Posisi Budaya sebagai Propaganda Nalar

Teori ketiga adalah mandat bagi para pekerja budaya: seniman, penulis, fotografer, videografer. Kita harus memanifestasikan Perang Posisi (War of Position) ala Gramsci.

• Haruslah kita berhenti menciptakan "seni untuk seni" atau karya-karya yang hanya mengejar estetika banal. Setiap karya kita adalah senjata dalam perang merebut kesadaran.

• Sebuah foto tentang kemiskinan tidak boleh lagi sekadar romantis (menjual kemiskinan). Wajib problematis (mempertanyakan struktur yang menciptakan kemiskinan). Sebuah desain poster advokasi tidak boleh hanya "keren"; harus mampu menyajikan dialektika visual yang membongkar dogma.

• Merupakan tugas kita untuk menciptakan hegemoni tandingan. Untuk secara sukarela dan kolektif membombardir ruang publik dengan karya-karya yang mengasah nalar, yang memprovokasi, yang membebaskan.

Berhentilah menunggu "Revolusi" agung yang akan turun dari langit. Hal itu tidak akan pernah datang. Berhentilah mencari "Satrio Piningit" atau "Ratu Adil". Itu adalah sebuah candu feodal.

Revolusi yang sesungguhnya adalah pekerjaan sunyi, kolektif, dan sukarela yang kita mulai hari ini.

Revolusi itu adalah guru yang menolak mengajar dogma dan mulai mempraktikkan dialektika di kelasnya. Revolusi itu adalah programmer yang menolak gaji besar dan mulai membangun aplikasi open-source untuk komunitasnya. Revolusi itu adalah seniman yang berhenti menjual karya banal dan mulai menciptakan propaganda nalar. Revolusi itu adalah kita yang duduk bersama di Lumbung Nalar, membedah realitas kita sendiri.

Inilah satu-satunya jalan menuju kemajuan eksponensial yang bebas dogma. Bukan dengan mengimpor, bukan dengan meromantisasi. Tapi dengan memurnikan tradisi komunal kita melalui api nalar kritis.

Mandatnya jelas: Ambil keahlianmu. Bangun komune-mu. Rebut kembali nalarmu. Mulai sekarang.